Pengusaha Minta PPN untuk Batik dan Kerajinan Dihapus

Pengusaha Minta PPN untuk Batik dan Kerajinan Dihapus

Alasannya, pihak berwenang harus fokus pada sektor riil dan UKM yang telah terbukti memiliki daya tahan dibandingkan dengan fiskal

industri. Dan bantu perekonomian. Sesuai dengan Angga, jika produk ini membuat pelanggan harus membayar PPN maka ini akan menjadi

cukup memberatkan bagi konsumen. "Jika pelanggan harus membayar pajak lagi itu memberatkan, di sisi lain produk serupa dari

Negara tetangga harganya bisa jauh lebih muram karena di negara asal pemeirintahnya memberikan berbagai insentif

kredit ekspor, berkurangnya bunga dan bahkan insentif perpajakan, ini harus menjadi ilustrasi yang bagus tentang Indonesia, "jelas Angga

Menunjukkan, batik sebagai produk UKM yang seharusnya tidak membebani pelanggan dan UKM. Dia mengharapkan, batik masa depan pasti begitu

didorong oleh pemerintah dengan memberikan insentif pajak untuk meningkatkan persaingan di dalam negeri. Angga menyatakan hal itu juga akan mendukung

meningkatnya jumlah dan kualitas produk UKM yang bisa masuk ke pasar internasional. "Kami ambil ilustrasi batik,

Persaingan dengan produk China dan bayangan MEA harus dihadapi dan siap. Nah, salah satu pelatihan itu menggunakan yang agresif

Biaya batik sehingga orang lebih suka produk lokal dengan aplikasi PPN biaya akan lebih tinggi karena memerlukan terobosan

sehingga bisa bersaing dengan produk eksternal yang sulit untuk mulai membanjiri pasar, "kata Anggawira, Ketua Umum PT

Badan Pusat Organisasi HIPMI dalam keterangan tertulisnya memperoleh voice.com, Senin (16/11/2015). "Batik adalah

Peradaban bangsa, pertumbuhannya membutuhkan pelestarian batik. Penghapusan PPN pada karya batik ini

cukup krusial sehingga tetap punahnya pengrajin batik, Kalau pengrajinnya lambat karena PPN ini adalah teror etnis kita, "katanya.

kata.Baca juga: harga plakat